Mencari Peraturan

Jadi beberapa bulan lalu tercetus sebuah ide untuk bikin sistem yang membutuhkan kumpulan produk hukum di Indonesia sebagai bahan mentah. Baru Senin kemarin rancangan awalnya jadi dan hari ini iseng-iseng nyari sistem yang sudah ada dan relevan, baik yang dimiliki oleh pemerintah ataupun bukan.

Mulai dari website resmi Kementerian Hukum dan HAM tentunya merupakan ide yang tak terelakkan.

Singkat cerita sampailah saya ke website tersebut dan nampak jelas di menu utama ada menu “Produk Hukum” yang memiliki sub-menu berbagai jenis produk hukum. Akhir-akhir ini sedang ramai dibicarakan tentang Peraturan Menteri Perhubungan no 32, maka saya coba klik sub-menu Peraturan Menteri yang membawa saya pada website peraturan.go.id khusus tampilan Peraturan Menteri.

Tanpa pikir panjang saya klik pada hasil teratas : Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 156 TAHUN 2016 Tahun 2017. (mungkin maksudnya ini peraturan tahun 2016, tapi dimasukkan ke sistem di tahun 2017)

Klik, langsung terbuka di tab baru di jendela yang sama, dan isinya adalah sebagai berikut

Dejavu. Ok saya kena troll. Mungkin harus pakai cara lain buat lihat isi peraturan tersebut. Melihat lebih teliti, di bawah judul ada tautan untuk melihat isi dalam format PDF, atau untuk mengunduh berkas. Saya coba klik tautan untuk melihat isi langsung di peramban.

Sistem yang sedang saya rancang ini memerlukan informasi tentang keterkaitan antara sebuah produk hukum dengan produk hukum lainnya. Sebagai contoh pada produk hukum yang barusan dibuka ini, ada rujukan ke produk hukum lainnya yaitu Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Maka saya carilah Undang-Undang tersebut.

Fitur penyaringan di peraturan.go.id nampaknya sudah cukup mumpuni. Elok kiranya kita manfaatkan.

Scroll sedikit dan ditemukanlah produk hukum yang dicari, namun ada sedikit kejanggalan…

Dalam hasil pencarian ini disebutkan bahwa Undang-Undang nomor 23 tahun 2003 adalah tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden. Hmm ya ya mungkin mereka menganggap Presiden dan Wakil Presiden adalah Tenaga Kerja hmm. Tapi ada baiknya kita cek ulang mungkin saya salah.

Merujuk kembali pada Peraturan Menteri Perhubungan nomor 156, referensi ke Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 diperinci dengan keterangan

Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39

Sementara pada keterangan hasil pencarian tertera bahwa Undang-Undang tersebut adalah Lembaran Negara: 93. Apakah ini kesalahan pengetikan? 39 menjadi 93? atau 93 menjadi 39?

Berangkat dengan keyakinan bahwa keterangan yang benar adalah 39, saya cari di hasil pencarian seluruh Undang-Undang yang dikeluarkan tahun 2003, Undang-Undang yang merupakan Lembaran Negara nomor 39.

Dari sini dapat disimpulkan bahwa kesalahan penulisan ternyata terdapat pada PDF Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 156 Tahun 2016, dimana Undang-Undang Nomor 13 tertulis sebagai 23. Padahal ini sudah didapatkan dari website resmi pemerintah. Yah namanya juga manusia, tidak lepas dari salah dan silap. Mungkin ia lelah. Lelah mengetik produk hukum, melakukan konversi ke PDF, lalu mengunggahnya ke sistem. Sementara ia yang bertugas sebagai pengawas juga lelah, jadi mempercayakan sepenuhnya kepada sang pengetik.


Edit 19 Oktober 2018
Hari ini saya kembali mengunjungi website peraturan.go.id sembari melihat-lihat kalau-kalau sudah ada perbaikan terhadap website tersebut. Membuka laman http://peraturan.go.id/permen.html membawa saya pada daftar permen terbaru paling relevan. Kali ini yang ditampilkan paling atas adalah Peraturan Menteri Koperasi dan UKM Nomor 11/PER/M.KUKM/XII/2017 Tahun 2018 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah oleh Koperasi. Mengklik pada tautan tersebut membuka laman di tab baru.


Tampaknya tidak terlalu banyak perubahan, angka di bawah “Download” masih menunjukkan 0,00 Byte (yang berdasarkan nalar umum, berarti tidak ada file yang bisa diunduh?). Status “Tidak Diketahui” masih muncul yang mana arti dari status tersebut juga tidak mudah untuk diketahui. Namun kali ini yang menggoda saya adalah link “klik disini untuk mendaftar” di bagian kanan bawah.

Saya coba klik link tersebut, dan sebuah form pendaftaran tersaji.

Untuk sebuah form pendaftaran, menurut saya form ini sudah cukup baik : terdapat field untuk upload file identitas sebagai bentuk (upaya) verifikasi, dan ada captcha untuk mencegah spam. Namun di bagian bawah form ada beberapa hal yang patut dipertanyakan.

Yang pertama adalah tulisan “Saya Setuju” sebagai sebuah <button> yang jika diklik tidak melakukan apa-apa. Hal ini dipertegas dengan keterangan di sebelah kanannya bahwa yang bisa melakukan apa-apa bukanlah tombol “Saya Setuju” melainkan tombol “Daftar”. Jadi buat apa ada tombol ini?

Kita lihat lebih dekat lagi pada keterangan tersebut. Keterangan itu menyatakan bahwa dengan mengklik tombol “Daftar”, kita menyatakan kesetujuan kita terhadap Peraturan & Ketentuan yang telah ditentukan oleh pemilik laman. Saya penasaran apa saja Peraturan & Ketentuan yang dimaksud (dilatarbelakangi karena laman ini meminta foto kartu identitas, sehingga wajar jika pemilik website membuat pernyataan terkait penggunaan data kartu identitas tersebut di bagian T&C), maka saya klik lah tautan “Peraturan & Ketentuan” tersebut. Hal yang berikutnya muncul sangat membuat saya terkejut :

Saya kurang mengerti bahasa Latin. Untuk menyatakan saya setuju dengan peraturan & ketentuan tersebut, tampaknya saya harus meminta bantuan Google Translate…

This entry was posted in fail : reconstructed. Bookmark the permalink.

Comments are closed.